jutnya":"SELANJUTNYA"} 15:{"title":"HALO OSS","m_global":"$16","m_error":"$17","m_topbar":"$18","m_navbar":"$19","m_footer":"$1b","m_breadcumb":"$1c","m_table":"$1d","m_placeholder":"$1f","m_button":"$20","m_pagination":"$21","m_modal_feedback":"$22","p_home":"$23","p_kbli":"$2b","p_regulasi":"$2e","p_umku":"$30","p_persyaratan_dasar":"$32","p_bupm":"$33","p_lokasi_usaha":"$34","p_fasilitas_berusaha":"$35","p_mekanisme_pengawasan":"$36","p_faq":"$37","p_pengumuman":"$39","p_berita":"$3b","p_video":"$3d","p_panduan":"$3e","p_kebijakan_privasi":"$40","p_about_us":"$41","p_pencarian":"$42"} 44:T4ff,

Dalam upaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Penanaman Modal Asing, pemerintah memberikan fasilitas keimigrasian sebagai salah satu bentuk dukungannya.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, setiap Orang Asing yang melakukan penanaman modal dan ingin mengajukan alih status Izin Tinggal Keimigrasian harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM. Hal ini mencakup pengajuan Rekomendasi alih status Izin Tinggal kKunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS), serta rekomendasi alih status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2023, prosedur pengajuan alih status izin tinggal (baik ITK menjadi ITAS maupun ITAS menjadi ITAP) kini tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM.

Untuk mengetahui persyaratan terbaru yang berkaitan dengan pengajuan alih status keimigrasian, Anda dapat merujuk ke Permenkumham 22 Tahun 2023.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda.

Pencarian NIB