Persyaratan umum:
1. menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid;
2. mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio;
3. telah memiliki Izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran. Persyaratan ini tidak berlaku untuk:
  1. keperluan dinas khusus; dan/atau
  2. keperluan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
5. memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
6. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersertifikasi dan sesuai dengan peruntukkannya;
7. melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR.
Persyaratan khusus:
1. untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan grosse akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
2. untuk permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
3. untuk permohonan ISR stasiun bumi yang menggunakan satelit asing, melampirkan hak labuh satelit;
4. untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan:
  1. salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing;
  2. salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri. khusus untuk dinas satelit tetap dan dinas satelit siaran, perjanjian kerja sama harus menyatakan penggunaan kapasitas minimum; dan
  3. surat kesanggupan menyediakan infrastruktur yang dapat mengendalikan trafik pelanggan (hub, gateway atau teleport).
5. untuk permohonan ISR keperluan microwave link titik ke titik (point-to-point) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh microwave link.