For business operators who have transition project data prior to the implementation of PP 28 (October 5, 2025) with spatial planning requirements that have been issued but whose business licenses have not been completed, please access the Business Permit Application guide (Old Data).









Find business classifications by code, title, or activity description.
Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan proses penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, walikota, camat, dan lurah/kepala desa, yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.