Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 10. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ).

KKPRL wajib diajukan oleh setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik pada perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.

Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut atau KKRL adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.

Lebih lanjut dalam Pasal 114 Permen KKP 28/2021 menjelaskan KKPRL merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui:

1. PKKPRL untuk kegiatan berusaha.

2. PKKPRL atau KKRL untuk kegiatan nonberusaha.

Adapun kategori lokasi usaha pada ruang laut yang wajib memiliki KKPR Laut di antaranya (Pasal 113 ayat (1) dan (2) Permen KKP 28/2021):

1. Perairan pesisir;

2. Wilayah perairan; dan/atau

3. Wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut. Meliputi permukaan laut, kolam air, dan/atau dasar laut).

Rencana Zonasi

Salah satu kesesuaian ruang laut dalam definisi KKPRL adalah kesesuaian dengan rencana zonasi. Rencana zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (15) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan laut dapat berada dalam satu atau lebih dari dua zona.

Rencana Zonasi dapat berupa:

1. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan strategis nasional tertentu.

2. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)

Adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah.

3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin berupa KKPRL. RZWP3K ini memuat Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi di Laut dan diatur dalam zona.

Prosedur dan Tata Cara Penerbitan

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan KKPRL melalui OSS berbasis risiko (OSS RBA) dengan urutan sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran.

2. Tahap Pemeriksaan dokumen.

3. Tahap Penilaian.

4. Tahap penerbitan persetujuan.

1. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran KKPRL dilakukan oleh Pemohom dengan menyampaikan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

PKKPRL untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS berbasis risiko (OSS RBA)
PKKPRL untuk kegiatan nonberusaha atau KKRL melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui portal e-SEA.

Permohonan dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:

Informasi Pemohon:
nama pemohon;

nama perusahaan atau Badan Usaha;

alamat;

nomor pokok wajib pajak;

nomor telepon selular;

nomor telepon/faksimili kantor; dan

alamat surat elektronik,
rencana kegiatan yang menginformasikan:
kegiatan utama dan penunjangnya;

kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan

kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional
peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude),paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
kebutuhan luas dan/atau panjang perairan;
informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).

2. Tahap Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan jangka waktu 7 hari kerja

3. Tahap Penilaian

Penilaian dokumen permohonan dilakukan setelah dokumen permohonan di atas dinyatakan lengkap dengan tahapan: (revisi pp5)

Penilaian Dokumen dengan jangka waktu 35 hari kerja dengan kondisi tanpa perbaikan dan 45 hari kerja dengan kondisi perbaikan dokumen.
Pembayaran PNBP oleh Pelaku Usaha dengan jangka waktu 7 hari kalender setelah diterbitkanya Surat Perintah Bayar(SPS).

Dalam proses penilaian dokumen permohonan, juga akan dilakukan (Pasal 126 Permen KKP 28/2021):

Verifikasi lapangan apabila data yang menjadi bahan pertimbangan belum mencukupi; dan/atau
Konsultasi kepada Menteri KKP untuk kegiatan yang bersifat strategis dan/atau berdampak luas.

Apabila hasil penilaian dokumen untuk PKKPR Laut disetujui, maka akan diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada pemohon melalui sistem OSS.

Dalam hal ini, pemohon PKKPR diberi tenggat hingga 21 hari untuk melakukan pembayaran sejak perintah PNBP diterbitkan (Pasal 128 ayat (3) Permen KKP 28/2021).

4. Tahap Penerbitan

PKKPRL diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri KKP. Jangka waktu penerbitan paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan persetujuan menteri melalui sistem elektronik online single submission (OSS).

Persyaratan Pengajuan PKKPR Laut Untuk Kegiatan Berusaha

Adapun beberapa syarat dokumen permohonan PKKPRL yang harus dipenuhi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Rencana Bangunan dan Instalasi Laut

Memuat deskripsi berupa:

Rencana kegiatan:

Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha (dijelaskan secara lengkap bentuk kegiatan);
Kegiatan eksisting yang dimohonkan (dijelaskan secara lengkap jenis keiatan eksisting);
Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya (mohon disampaikan secara jelas pembangunan dan pelaksanaan, apabila diperlukan silahkan menggunakan tabel agar memperjelas informasi yang disampaikan);
Rencana tapak/site plan kegiatan sudah dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya
Deksriptif luasan (Ha) yang dibutuhkan pada lokasi usaha yang dimohonkan per kegiatan utama dan penunjangnya;

Peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) berskala minimal 1:50.000.

Peta Lokasi

Koordinat

2. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

Dokumen ini mencakup informasi tentang penggunaan ruang laut di sekitar lokasi kegiatan, termasuk aktivitas masyarakat dan jaraknya dari lokasi pemohon. Lengkapi secara lengkap dan jelas deskripsi berupa Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi.

Contoh : Penggunaan ruang sekitar untuk aktivitas masyarakat lainnya mohon disampaikan lokasinya berada berapa jauh dari lokasi pemohon.

Pada lokasi sekitar area permohonan yang direncanakan PT XXX terdapat aktifitas pemanfaatan ruang lain milik PT YYY dengan jarak XXX km, terdapat pula aktifitas pemangaatan oleh nelayan dengan jarak XXX km dan terdapat pipa bawah laut milik PT ZZZ dengan jarak XXX km.

Informasi pemanfaatan ruang laut

3. Data Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya

Dokumen ini berisi data tentang kondisi terkini lokasi dan lingkungannya. Informasi yang disertakan meliputi:

Ekosistem sekitar:

Mangrove (mohon disampaikan secara detail disertai narasi,peta/gambar, sumber data) yang mencakup: Penjelasan terkait informasi jenis, persentase penutupan mangrove, luasan;
Lamun (mohon disampaikan secara detail disertai narasi,peta/gambar, sumber data) yang mencakup); Penjelasan terkait informasi jenis, persentase penutupan padang lamun kaya/sehat, luasan ;
Terumbu Karang (mohon disampaikan secara detail disertai narasi, peta/gambar, sumber data) yang mencakup: Penjelasan terkait informasi jenis terumbu karang, persentase tutupan karang hidup, luasan

Hidro-Oseanografi

Kondisi hidro-oseanografi merupakan salah satu karakteristik penting untuk mengetahui kondisi suatu perairan. Parameter parameter hidrooseanografi antara lain meliputi arus, gelombang, pasang-surut dan batimetri.

Tabel data analisis hidro- oseanografi

4. Dokumen Persyaratan Reklamasi

Dokumen pendukung terkait kegiatan reklamasi yang memuat:

Rencana pengambilan sumber material Reklamasi
1. Lokasi pengambilan material (disertai gambar);
2. Jarak pengambilan material dengan lokasi reklamasi;
3. Jumlah kebutuhan material untuk reklamasi; dan
4. Metode dalam pengambilan material reklamasi).
5. Rencana pemanfaatan lahan Reklamasi disertai dengan peta beserta luasan nya;
Gambaran umum pelaksanaan Reklamasi, menjelaskan secara detail metode pelaksanaan reklamasi yang digunakan mulai dari aspek teknis, pengambilan material, penimbunan; dan
Jadwal rencana pelaksanaan Reklamasi dengan mencantumkan dengan jelas disertai tabel jadwal pelaksanaan.

5. Persyaratan Izin Lainnya

Memuat deskripsi berupa:

Rekomendasi teknis
Berita acara pertemuan
Data atau dokumen pendukung, dan
Serta hal-hal lain yang terkait dengan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut

Kegiatan yang Wajib Memiliki KKPRL

Kegiatan pemanfaatan ruang laut yang wajib memiliki KKPRL telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 47A. KKPRL wajib dimohonkan untuk kegiatan:

biofarmakologi laut,
bioteknologi laut,
wisata bahari,
pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
telekomunikasi,
instalasi ketenagalistrikan,
perikanan,
perhubungan,
kegiatan usaha minyak dan gas bumi,
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,
pengumpulan data dan penelitian,
pertahanan dan keamanan,
penyediaan sumberdaya air,
pulau buatan,
dumping,
mitigasi bencana,
kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Masa Berlaku PKKPRL

PKKPRL berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan.

Biaya / Tarif PNBP

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021:

Tarif untuk Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut sebesar Rp. 18.680.000,00 X (per ha)
Tarif untuk Kabel bawah laut sebesar 128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam Kawasan konservasi)
Tarif pipa terdiri dari dua jenis :

Pipa Air Bersih/Air Baku sepanjang 148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (didalam Kawasan konservasi)

- Pipa Selain Air Bersih/Air Baku 148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar Kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (didalam Kawasan konservasi)

Hotline

No Hotline Pelayanan Perizinan permohonan PKKPRL Direktorat Perencanaan Ruang Laut

0877-6225-0001

Referensi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Materi Sosialisasi Penyelenggaraan Kesusuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Pencarian NIB