1
Bagi Pelaku Usaha yang memiliki data proyek transisi sebelum penerapan PP 28 (5 Oktober 2025) dengan persyaratan tata ruang telah terbit namun perizinan berusahanya belum rampung, silakan mengakses panduan Pengajuan Perizinan Berusaha (Data Lama).
Cari data NIB pelaku usaha.
Sebagai upaya memperluas kepastian ruang bagi pelaku usaha, Kementerian Investasi/BKPM menambahkan 10 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru yang telah terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) per 23 Oktober 2025. Dengan adanya penamb...
Persyaratan Masyarakat/PelakuUsaha/Kementerian Lembaga/Daerah menyampaikan surat permohonan fasilitasi kendala teknis sistem yang ditujukan kepada : Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal cq. Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Jl. Gatot...
Menindaklanjuti pertanyaan dan keluhan pelaku usaha terkait kewajiban pengajuan ulang Perizinan Berusaha sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Perizinan Berusaha yang telah dit...
Kepada Yth. Pelaku Usaha, Kami menginformasikan bagi Anda yang sedang dalam proses pengurusan perizinan di OSS. Apakah Anda memiliki data pengajuan lama (Proyek Transisi sebelum implementasi PP 28 sebelum 5 Oktober 2025) dengan kondisi: Persyaratan...
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS menjadi rujukan utama dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuai...
Sehubungan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, layanan Contact Center OSS tidak beroperasi mulai Jumat, 28 Maret 2025 sampai dengan Senin, 07 April 2025. Layanan Contact Center OSS ak...
Berdasarkan data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) periode 2021–2025 untuk jenis pelaku usaha Perorangan dan PT Perorangan, partisipasi pelaku usaha perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara kumulatif selama periode te...
MAKLUMAT PELAYANAN 1) Siap Melayani dan terus inovasi untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan; 2) Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan sec...
Sebagai kelanjutan komitmen pemerintah dalam memperluas kepastian ruang bagi pelaku usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali menambah 14 RDTR baru dan 2 RDTR update KBLI yang telah terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (...
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah pada 31 Maret 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti...
