PENGUMUMAN

Nomor:      Tahun 2020

TENTANG
PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TATAP MUKA DI BKPM

Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, dengan ini kami beritahukan bahwa: 

1. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tatap muka di kantor BKPM ditutup sementara mulai tanggal 17 Maret 2020 s.d. pemberitahuan lebih lanjut.
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada   poin 1 dilakukan melalui:
   1. Untuk layanan konsultasi OSS:

1. email: info@bkpm.go.id;
2. Call Center:
   1. 1. Untuk pertanyaan teknis OSS (contoh mengenai perubahan email, menghapus KBLI dari daftar kegiatan berusaha, NIB tidak terbaca pada sistem K/L lain, dan teknis sistem OSS lainnya): 0807-100-2576, 5252-008, ext : 1135, 1145, 1148, 1153, 1163, 1164, 1167, 1172, 1137, 1181, atau 1184;
      2. Untuk pertanyaan yang bersifat umum (contoh mengenai kebijakan penanaman modal, kode KBLI, DNI, dan OSS secara umum): 5252-008, ext : 2412; dan
      3. Jam operasional Call Center hari Senin s.d. Kamis pukul 09.00 – 14.00 WIB (istirahat pukul 12.00 -12.30 WIB) dan Jumat pukul 09.00 – 14.30 WIB (istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB).
   2. Untuk layanan konsultasi lainnya:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM):

1. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Pulau Sumatera (Wilayah I): 021–5202046 atau 021-5252008 ext 2712;
2. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di DKI Jakarta, DIY, dan Pulau Kalimantan (Wilayah II): 021-5225839 atau 021-5252008 ext 2821;
3. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Pulau Sulawesi (Wilayah III): 021-5225838 atau 021-5252008 ext 2831; dan
4. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (Wilayah IV): 021-5275268 atau 021-5252008 ext 2841.
5. Email : dalaks@bkpm.go.id

2. Fasilitas/insentif penanaman modal:
   1. 1. email: masterlist.bkpm@gmail.com; dan
      2. 021-5252008 ext 2412.
3. Pengaduan: 021-5275266.

3. Bagi Pelaku usaha yang ingin menyampaikan dokumen permohonan perizinan berusaha yang masih bersifat manual (offline) dapat dilakukan dengan:

1. Mengirimkan via pos ke alamat korespondensi:

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM,

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190.

2. Khusus untuk perizinan berusaha sektor mineral dan batubara (minerba), selain menyampaikan hard copy, juga menyampaikan soft copy melalui email perizinanminerba@esdm.go.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 081388224694, 081388224695, atau 081388224696.

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 24 Maret 2020

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Husen Maulana

Kepada Yth.

Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMA dan PMDN)

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020, mohon Bapak/Ibu menyampaikan LKPM perusahaan, selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2020

Penyampaian LKPM Triwulan II baru dpt disampaikan melalui sistem online http://lkpmonline.bkpm.go.id atau https://oss.go.id pada tanggal 1 Juli 2020.

Untuk informasi lebih detil mengenai pedoman dan tata cara pengisian LKPM silakan klik disini

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Farah Ratnadewi Indriani

PENGUMUMAN

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TATAP MUKA DI BKPM

Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Kantor BKPM akan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan kerja secara menyeluruh.
2. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tatap muka di kantor BKPM ditutup sementara mulai tanggal 6 s.d. 19 Agustus 2020.
3. Bagi Bapak/Ibu yang mendapatkan jadwal konsultasi pada tanggal sebagaimana dimaksud pada poin 2, dipersilakan untuk berkonsultasi melalui email:
   • info@bkpm.go.id (untuk pertanyaan yang bersifat umum, seperti mengenai kebijakan penanaman modal, kode KBLI, DNI, dan OSS secara umum)
   • helpdesk.oss@bkpm.go.id (untuk pertanyaan teknis OSS, seperti mengenai perubahan email, menghapus KBLI dari daftar kegiatan berusaha, NIB tidak terbaca pada sistem K/L lain, dan teknis sistem OSS lainnya

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal

PENGUMUMAN

TENTANG
PEMBUKAAN KEMBALI LAYANAN BERBANTUAN DI PTSP PUSAT BKPM

Dalam rangka memberikan layanan berbantuan secara optimal dan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di PTSP Pusat BKPM, dengan ini kami beritahukan bahwa: 

1. Layanan  call center nomor 0807 100 2576 sementara waktu ditutup, Pelaku Usaha dapat menghubungi kami di layanan call center Layanan melalui (021) 525 2008 ext 2576 mulai tanggal 24 Agustus 2020,
2. Layanan konsultasi tatap muka di PTSP Pusat BKPM kembali dibuka mulai Senin, tanggal 7 September 2020, dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran online melalui http://antrian.bkpm.go.id/pendaftaran/ khusus untuk konsultasi OSS

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta,      Agustus 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), terdapat pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan:
   1. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
   2. Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi,serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
   3. Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Mengingat adanya karakteristik khusus dalam bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tugas, pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI selama ini, maka proses pengalihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM ke Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan masa transisi agar proses pelayanan koperasi pada Kementerian Hukum dan HAM, dapat terlaksana dengan efektif;
4. Selama proses transisi ini berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM selambat lambatnya sampai pada tanggal 1 Maret 2019.

Selanjutnya pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tersebut, sepenuhnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pelaksanaannya akan ditentukan dikemudian hari.

Demikian untuk menjadi perhatian;

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS sebagai berikut:

1. PERUBAHAN NON-AKTA
   1. Perubahan Izin Usaha
      Perubahan Izin Usaha dapat digunakan untuk mengurangi/menghilangkan atau menambahkan Izin Usaha sesuai kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan centang apabila akan mengurangi/ menghilangkan Izin Usaha yang tidak diperlukan atau menambahkan centang apabila menambah izin usaha.
   2. Perubahan Barang/Jasa Dagangan Utama
      Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka menyempurnakan pengisian elemen data barang/jasa utama dapat dilakukan melalui menu perubahan profil.
   3. Perubahan Data Usaha dan Data Lokasi Usaha
      Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka perbaikan data jumlah pekerja laki-laki dan/atau perempuan, data status bangunan, data luas tanah, data rencana membangun dan data lokasi usaha.
   4. Perubahan Status Kepesertaan BPJS dan virtual account
      Menu baru ini dimaksudkan untuk mengakomodir perbaikan atas kesalahan pengisian status kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan serta kesalahan atas pengisian nomor virtual account yang dimiliki Pelaku Usaha.


2. PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB PENGURUSAN PERIZINAN
   Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab Perusahaan yang NIK nya digunakan sebagai akun OSS untuk perusahaan.


3. PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA
   Menu ini digunakan untuk memproses pencabutan perizinan berusaha dalam rangka proses likuidasi perusahaan


4. PERIZINAN USAHA MIKRO
   Menu ini disiapkan khusus untuk memproses perizinan berusaha untuk usaha dengan skala mikro. Batasan skala mikro sesuai UU 20/2008 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Terima kasih

Tim OSS

PENGUMUMAN OSS 1.1

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan, salah satunya adalah  perubahan nomenklatur perizinan untuk kegiatan keagenan kapal yang semula merupakan Izin Komersial/ Operasional menjadi Izin Usaha yaitu Izin Usaha Jasa Terkait di Perairan (Keagenan Kapal) dan saat ini sudah tersedia layanannya di sistem Online Single Submission (OSS)  per hari Senin tanggal 8 Februari 2021.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sesuai ketentuan Pasal 15. Dengan ini diberitahukan bahwa mulai Kamis, 4 Maret 2021 ketentuan tapisan bidang usaha disistem OSS sudah mengacu pada aturan tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah turunan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah lainnya terkait Sektor.

PENGUMUMAN

FITUR FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

 UNTUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Lembaga OSS telah melakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan menu baru yaitu menu FASILITAS > PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. Menu ini digunakan untuk mengajukan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia. Adapun petunjuk pengisian permohonan fasilitas Penelitian dan Pengembangan dapat diakses melalui menu Informasi > Petunjuk Pengisian > Fasilitas. Terlampir bisnis proses permohonan Fasilitas untuk Penelitian dan Pengembangan.

Lembaga OSS

PENGUMUMAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

              Dengan hormat, sehubung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat diajukan setelah Pelaku Usaha menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang;
2. Pengajuan Perizinan Berusaha dilakukan terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS) melalui www.oss.go.id;
3. Pelaku Usaha yang mengajukan izin baru PIHK, permohonan diproses melalui OSS sejak tanggal 12 April 2021.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan terima kasih.