PENGUMUMAN

Nomor:      Tahun 2020

TENTANG
PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TATAP MUKA DI BKPM

Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, dengan ini kami beritahukan bahwa: 

1. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tatap muka di kantor BKPM ditutup sementara mulai tanggal 17 Maret 2020 s.d. pemberitahuan lebih lanjut.
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada   poin 1 dilakukan melalui:
   1. Untuk layanan konsultasi OSS:

1. email: info@bkpm.go.id;
2. Call Center:
   1. 1. Untuk pertanyaan teknis OSS (contoh mengenai perubahan email, menghapus KBLI dari daftar kegiatan berusaha, NIB tidak terbaca pada sistem K/L lain, dan teknis sistem OSS lainnya): 0807-100-2576, 5252-008, ext : 1135, 1145, 1148, 1153, 1163, 1164, 1167, 1172, 1137, 1181, atau 1184;
      2. Untuk pertanyaan yang bersifat umum (contoh mengenai kebijakan penanaman modal, kode KBLI, DNI, dan OSS secara umum): 5252-008, ext : 2412; dan
      3. Jam operasional Call Center hari Senin s.d. Kamis pukul 09.00 – 14.00 WIB (istirahat pukul 12.00 -12.30 WIB) dan Jumat pukul 09.00 – 14.30 WIB (istirahat pukul 11.30 - 12.30 WIB).
   2. Untuk layanan konsultasi lainnya:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM):

1. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Pulau Sumatera (Wilayah I): 021–5202046 atau 021-5252008 ext 2712;
2. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di DKI Jakarta, DIY, dan Pulau Kalimantan (Wilayah II): 021-5225839 atau 021-5252008 ext 2821;
3. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Pulau Sulawesi (Wilayah III): 021-5225838 atau 021-5252008 ext 2831; dan
4. untuk perusahaan yang proyeknya berlokasi di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (Wilayah IV): 021-5275268 atau 021-5252008 ext 2841.
5. Email : dalaks@bkpm.go.id

2. Fasilitas/insentif penanaman modal:
   1. 1. email: masterlist.bkpm@gmail.com; dan
      2. 021-5252008 ext 2412.
3. Pengaduan: 021-5275266.

3. Bagi Pelaku usaha yang ingin menyampaikan dokumen permohonan perizinan berusaha yang masih bersifat manual (offline) dapat dilakukan dengan:

1. Mengirimkan via pos ke alamat korespondensi:

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM,

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190.

2. Khusus untuk perizinan berusaha sektor mineral dan batubara (minerba), selain menyampaikan hard copy, juga menyampaikan soft copy melalui email perizinanminerba@esdm.go.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 081388224694, 081388224695, atau 081388224696.

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 24 Maret 2020

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Husen Maulana

Kepada Yth.

Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMA dan PMDN)

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020, mohon Bapak/Ibu menyampaikan LKPM perusahaan, selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2020

Penyampaian LKPM Triwulan II baru dpt disampaikan melalui sistem online http://lkpmonline.bkpm.go.id atau https://oss.go.id pada tanggal 1 Juli 2020.

Untuk informasi lebih detil mengenai pedoman dan tata cara pengisian LKPM silakan klik disini

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Farah Ratnadewi Indriani

PENGUMUMAN

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TATAP MUKA DI BKPM

Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 dan untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Kantor BKPM akan melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan kerja secara menyeluruh.
2. Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tatap muka di kantor BKPM ditutup sementara mulai tanggal 6 s.d. 19 Agustus 2020.
3. Bagi Bapak/Ibu yang mendapatkan jadwal konsultasi pada tanggal sebagaimana dimaksud pada poin 2, dipersilakan untuk berkonsultasi melalui email:
   • info@bkpm.go.id (untuk pertanyaan yang bersifat umum, seperti mengenai kebijakan penanaman modal, kode KBLI, DNI, dan OSS secara umum)
   • helpdesk.oss@bkpm.go.id (untuk pertanyaan teknis OSS, seperti mengenai perubahan email, menghapus KBLI dari daftar kegiatan berusaha, NIB tidak terbaca pada sistem K/L lain, dan teknis sistem OSS lainnya

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), terdapat pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan:
   1. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
   2. Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi,serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
   3. Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Mengingat adanya karakteristik khusus dalam bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tugas, pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI selama ini, maka proses pengalihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM ke Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan masa transisi agar proses pelayanan koperasi pada Kementerian Hukum dan HAM, dapat terlaksana dengan efektif;
4. Selama proses transisi ini berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM selambat lambatnya sampai pada tanggal 1 Maret 2019.

Selanjutnya pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tersebut, sepenuhnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pelaksanaannya akan ditentukan dikemudian hari.

Demikian untuk menjadi perhatian;

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS sebagai berikut:

1. PERUBAHAN NON-AKTA
   1. Perubahan Izin Usaha
      Perubahan Izin Usaha dapat digunakan untuk mengurangi/menghilangkan atau menambahkan Izin Usaha sesuai kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan centang apabila akan mengurangi/ menghilangkan Izin Usaha yang tidak diperlukan atau menambahkan centang apabila menambah izin usaha.
   2. Perubahan Barang/Jasa Dagangan Utama
      Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka menyempurnakan pengisian elemen data barang/jasa utama dapat dilakukan melalui menu perubahan profil.
   3. Perubahan Data Usaha dan Data Lokasi Usaha
      Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka perbaikan data jumlah pekerja laki-laki dan/atau perempuan, data status bangunan, data luas tanah, data rencana membangun dan data lokasi usaha.
   4. Perubahan Status Kepesertaan BPJS dan virtual account
      Menu baru ini dimaksudkan untuk mengakomodir perbaikan atas kesalahan pengisian status kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan serta kesalahan atas pengisian nomor virtual account yang dimiliki Pelaku Usaha.


2. PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB PENGURUSAN PERIZINAN
   Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab Perusahaan yang NIK nya digunakan sebagai akun OSS untuk perusahaan.


3. PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA
   Menu ini digunakan untuk memproses pencabutan perizinan berusaha dalam rangka proses likuidasi perusahaan


4. PERIZINAN USAHA MIKRO
   Menu ini disiapkan khusus untuk memproses perizinan berusaha untuk usaha dengan skala mikro. Batasan skala mikro sesuai UU 20/2008 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Terima kasih

Tim OSS